MUI Soroti Rencana Pengiriman 8.000 Prajurit TNI ke Gaza, Ingatkan Risiko Politik dan Moral

No comments

Kutip.id,Jakarta – Wacana pemerintah mengirim hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza sebagai bagian dari misi perdamaian menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga tersebut mengingatkan adanya potensi risiko politik dan moral yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza dapat memengaruhi posisi diplomatik Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya, kejelasan mandat menjadi faktor krusial sebelum keputusan diambil.

Ia menyoroti belum adanya kepastian apakah misi tersebut akan berada di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau melalui skema lain seperti International Stabilization Force (ISF). Skema ISF, kata dia, kerap berada dalam pengaruh negara-negara besar dan difokuskan pada stabilisasi pascakonflik, termasuk upaya demiliterisasi.

Sudarnoto menilai pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika diarahkan pada pelucutan senjata kelompok seperti Hamas tanpa solusi komprehensif atas akar konflik. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam agenda geopolitik yang dapat bertentangan dengan komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sebagai perbandingan, ia menyebut misi seperti United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dan United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) memiliki mandat jelas di bawah PBB. Tanpa kerangka serupa, menurutnya, pengiriman pasukan berisiko menimbulkan konsekuensi diplomatik bagi Indonesia.

Hingga kini pemerintah belum menetapkan keputusan final terkait jadwal maupun komposisi personel yang akan diberangkatkan. MUI pun meminta agar seluruh aspek mulai dari legitimasi internasional, dampak keamanan, hingga reputasi Indonesia di mata dunia dikaji secara mendalam sebelum langkah strategis tersebut diambil.

Sudarnoto menegaskan, keputusan apa pun harus tetap sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan serta mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina.

Sumber :CNA.id

Also Read

Bagikan:

Tags