Kutip.id, CNA.ID-JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menghadapi dampak ketegangan geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya mengurangi tekanan terhadap konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah potensi gejolak pasokan akibat konflik internasional.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah mengambil langkah proaktif untuk menghadapi ketidakpastian global, termasuk melalui efisiensi penggunaan energi.
Menurut Pramono, konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia. Dampaknya bisa terasa hingga ke tingkat daerah, terutama dalam hal harga dan distribusi BBM serta gas.
“Kami melihat konflik di Iran yang berkepanjangan ini pasti akan memberi tekanan pada penyediaan energi, terutama gas dan BBM,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Ia juga mengakui bahwa harga energi global saat ini mulai menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan akibat situasi tersebut.
Meski demikian, Pemprov DKI memastikan stok BBM di Jakarta masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan maupun aksi pembelian panik.
Saat ini pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme, skema, dan waktu penerapan kebijakan WFH bagi ASN tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menekan mobilitas dan konsumsi energi jika situasi global semakin tidak menentu.
