Kutip.id,Kutai Kartanegara – Manajemen PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) menyambangi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Kedaton Kesultanan, Tenggarong, Rabu (21/1/2026). Audiensi tersebut dilakukan menyusul polemik kesalahan protokoler dalam acara peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog dan klarifikasi. Pihak Kesultanan terlebih dahulu memaparkan sejarah serta nilai-nilai adat Kutai Kartanegara yang disampaikan oleh Pangeran Noto Negoro, Heriansyah. Ia menegaskan bahwa adat, adab, dan budaya lokal harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan pembangunan, khususnya di wilayah Tanah Kutai.
“Pembangunan nasional tidak boleh mengesampingkan adat dan budaya setempat. Peristiwa kemarin harus menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang kembali,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan, Bambang Harimukti, secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam aspek protokoler pada acara peresmian RDMP.
“Kami menyadari adanya kekhilafan dan sama sekali tidak ada niat untuk mengabaikan adat yang berlaku. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” ungkap Bambang.
Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin, menerima permohonan maaf tersebut dan menilai itikad baik yang disampaikan sebagai langkah positif. Namun, ia mengingatkan bahwa pemahaman terhadap tata protokoler dan etika adat semestinya sudah menjadi perhatian sejak tahap perencanaan kegiatan.
“Ini menjadi bahan evaluasi bersama. Ke depan, kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi agar masyarakat melihat adanya tanggung jawab dan penghormatan terhadap etika,” tegas Sultan.
Audiensi tersebut juga dihadiri Ketua Umum RKB Kaltim, Hebby Nurlan Arafat. Ia mengapresiasi langkah PT Kilang Pertamina Balikpapan yang secara langsung datang ke Kedaton sebagai bentuk penghormatan terhadap Kesultanan dan masyarakat Kutai Kartanegara.
Pertemuan di Kedaton Kesultanan ini diharapkan menjadi momentum perbaikan, sekaligus pengingat pentingnya penerapan tata protokoler dan penghormatan terhadap adat istiadat daerah dalam setiap agenda nasional yang dilaksanakan di wilayah setempat.
