Kutip.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, pada Selasa (16/9/2025).
Forum strategis tersebut dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Sekretaris Daerah Sunggono, jajaran pejabat TNI-Polri, akademisi, hingga perwakilan kepala desa dari berbagai kecamatan. Selain itu, hadir pula Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Prof. Ince Randen, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna, perwakilan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bappeda Kota Bontang, para asisten Setda, dan para camat.
Dalam arahannya, Bupati Aulia menekankan bahwa arah pembangunan harus didasarkan pada pemahaman yang jelas antara kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini penting agar setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat langsung dan nyata.
“Program pembangunan harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak yang terasa oleh masyarakat,” tegas Aulia.
Lebih jauh, Aulia menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek penerima manfaat. Partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pembangunan dan memberikan masukan konstruktif dianggap sebagai faktor utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika masyarakat ikut terlibat secara aktif. Mereka harus ikut mengawasi sekaligus memberi gagasan yang membangun,” ujarnya.
Aulia juga mengaitkan visi pembangunan Kukar dengan agenda besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Kukar harus memposisikan diri sebagai salah satu motor pembangunan nasional dengan mengandalkan potensi pangan, sektor pariwisata, dan pengembangan industri hijau yang ramah lingkungan.
“Visi kita sejalan dengan agenda nasional. Kukar harus menjadi pusat pangan, destinasi pariwisata unggulan, dan kawasan industri hijau. Itulah arah pembangunan yang kita tuju,” kata Aulia.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh sinergi bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Stabilitas daerah, kondusifitas sosial, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat akan menjadi faktor kunci yang memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Musrenbang RPJMD ini menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi, masukan, serta kritik yang membangun sebelum rancangan awal RPJMD ditetapkan secara resmi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan forum ini, Pemkab Kukar berharap arah pembangunan lima tahun ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional. (Adv/Ysa)
