Kutip.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara terkait keterlambatan pembayaran gaji ribuan ahli gizi dan staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menjelaskan bahwa meskipun anggaran untuk gaji mereka sudah tersedia dalam APBN, dana tersebut masuk dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga masih ada kendala administrasi yang menyebabkan pembayaran tertunda.
Untuk mengatasi hal ini, BGN mencari solusi alternatif dengan menggunakan sumber dana lain. Dadan mengaku telah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta mempertimbangkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML).
Akhirnya, pihaknya memutuskan untuk menggunakan metode pembayaran melalui sistem supplier 6, yang memungkinkan pembayaran dalam satu daftar sekaligus, bukan secara individu.
“KPPN nantinya akan langsung mentransfer gaji ke rekening masing-masing staf,” jelasnya, Minggu (23/3/2025).
Dadan memastikan bahwa pembayaran gaji akan dilakukan sebelum Lebaran. Jika Surat Perintah Membayar (SPM) diproses pada Senin, maka gaji diharapkan sudah masuk ke rekening staf dua hari setelahnya, yakni Rabu. Namun, ia juga mengantisipasi potensi kendala jika nilai SPM melebihi Rp1 triliun, yang mungkin memerlukan dispensasi khusus dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Keterlambatan pembayaran ini ramai dibahas di media sosial, terutama di platform X (Twitter). Salah satu pengguna, @ursweetbbyyyy, mengungkapkan keluhan bahwa meskipun target pengembangan dapur MBG terus bertambah, gaji staf yang sudah bekerja sejak Januari dan Februari belum juga dibayarkan. Hal ini memicu perhatian publik yang berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini.
Penulis : Yusuf S A
