Kutip.id, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini telah memberikan perlindungan kepada sekitar 96,8 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut menjadi salah satu capaian utama pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), ketika memaparkan perkembangan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.
Menurut Presiden, cakupan peserta JKN di Indonesia tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
Selain sektor kesehatan, Prabowo juga menguraikan sejumlah program bantuan sosial yang ditujukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, disebut telah menjangkau sekitar 10 juta keluarga atau setara 40 juta jiwa dengan besaran bantuan yang disesuaikan berdasarkan kategori penerima.
Di bidang pendidikan, pemerintah melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah menyasar lebih dari 22 juta siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, sekitar 1,2 juta mahasiswa memperoleh manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berupa bantuan biaya hidup setiap bulan serta pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi.
Presiden juga menjelaskan bahwa program Kartu Sembako kini diterima oleh lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, bantuan sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus dilanjutkan untuk mendukung kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Khusus untuk program BSPS, Prabowo meminta kementerian terkait mengkaji kemungkinan memperluas jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan agar anggaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga melanjutkan berbagai skema subsidi bagi masyarakat, termasuk pembiayaan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi LPG, subsidi dan kompensasi listrik, serta kompensasi bahan bakar minyak. Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng juga tetap disalurkan kepada jutaan keluarga yang masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga daya beli di tengah berbagai tantangan ekonomi.
