Kutip.id,Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian warga.
Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan program tersebut menyasar masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dengan pendekatan penguatan ekonomi berbasis usaha produktif.
Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat secara terintegrasi.
“Program ini sudah berjalan di berbagai tingkatan pemerintahan. Fokusnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi,” ujarnya di Samarinda, Kamis.
Melalui program ini, masyarakat rentan diberikan berbagai bentuk intervensi seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga dukungan fasilitas usaha. Tujuannya agar penerima manfaat dapat mengembangkan usaha baru atau memperbesar usaha yang sudah ada.
Dinsos Kaltim juga memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Pendampingan lapangan dilakukan secara rutin oleh petugas sosial untuk membantu penerima dalam mengelola usaha.
Selain itu, seluruh data penerima bantuan terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
“Dengan sistem ini, kita bisa melihat perkembangan secara lebih terukur dan transparan,” kata Andi.
Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan program ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, sekaligus mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kaltim dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di tengah upaya pemerataan kesejahteraan di daerah.
