Kutip.id, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai motor penggerak swasembada pangan, terutama di wilayah timur Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.
Fokus utama diarahkan pada enam provinsi di Tanah Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Pemerintah menargetkan wilayah tersebut menjadi basis pertumbuhan baru produksi pangan nasional.
Menurut Amran, peningkatan luas tanam padi menjadi prioritas untuk memperkuat produksi beras sekaligus menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selain itu, komoditas unggulan seperti kopi dan kakao juga akan dikembangkan berbasis potensi lokal guna menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat petani.
“Kita ingin Papua benar-benar mandiri pangan. Daerah harus berdiri di atas kekuatan sendiri, dengan dukungan teknologi dan modernisasi,” ujar Amran.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerapkan sistem koordinasi terpusat melalui BRMP di tingkat provinsi. Skema ini dirancang agar perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pertanian lebih terintegrasi dan terukur.
Seluruh capaian strategis mulai dari program cetak sawah, optimalisasi lahan, peningkatan luas tambah tanam (LTT), hingga distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) akan dievaluasi berbasis kinerja. Pemerintah menegaskan pendekatan meritokrasi menjadi landasan dalam penilaian, bukan faktor kedekatan atau pertimbangan nonteknis.
Dalam sistem baru tersebut, penyuluh pertanian lapangan (PPL) akan berada dalam kendali koordinasi BRMP provinsi secara operasional, sementara administrasi tetap dikelola oleh BPPSDMP. Dengan pola ini, pengendalian program di lapangan diharapkan lebih selaras dengan target nasional.
Mentan juga menekankan seluruh pengajuan program dan anggaran daerah harus melalui mekanisme koordinasi BRMP provinsi sebelum dibahas di tingkat pusat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi sektor pertanian dalam sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah.
Pemerintah berharap konsolidasi kelembagaan ini tak hanya mempercepat tercapainya kemandirian pangan di Papua, tetapi juga mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani di kawasan timur Indonesia.
