Kutip.id, Pemerintah memastikan keputusan impor bahan bakar minyak (BBM) akan mempertimbangkan aspek ekonomi, terutama harga dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak ingin kebijakan impor energi menambah beban negara maupun masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membandingkan sejumlah pilihan sumber impor sebelum menentukan pembelian.
“Kita cari yang terbaik. Kita cari yang lebih murah, mana, itu yang kita akan beli,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat merespons rencana pemerintah mengimpor BBM dari Amerika Serikat. Ia menegaskan proses pengadaan harus memperhatikan prinsip ekonomi dan dilakukan secara hati-hati.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepastian pasokan. Harga pembelian juga menjadi faktor penting agar biaya impor tidak memberikan tekanan tambahan terhadap keuangan negara.
“Sehingga tidak membebankan APBN kita dan atau tidak membebankan rakyat kita terhadap nilai daripada apa yang kita akan beli,” katanya.
Bahlil mengatakan pemerintah akan terus mencari sumber energi yang menawarkan harga kompetitif dengan tetap mempertahankan standar kualitas. Pilihan sumber impor nantinya akan disesuaikan dengan pertimbangan ekonomi dan kebutuhan energi nasional.
“Kita cari yang terbaik,” ujarnya.
Di tengah pembahasan impor tersebut, Bahlil memastikan ketersediaan stok BBM nasional masih berada dalam kondisi aman. Menurutnya, persediaan saat ini masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah sebelumnya terus melakukan pengelolaan pasokan BBM untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Kebijakan impor menjadi salah satu bagian dari strategi menjaga ketersediaan BBM, sementara aspek harga tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan sumber pasokan.
Bahlil menegaskan setiap keputusan pembelian BBM dari luar negeri akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan fiskal dan daya beli masyarakat.
