Kutip.id,Jakarta – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota DPR, Muhammad Khozin, menilai kebijakan tersebut perlu dirumuskan secara matang agar benar-benar efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi layanan publik maupun ekonomi masyarakat.
Khozin menegaskan bahwa penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah diminta mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efisiensi penggunaan bahan bakar hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pengalaman saat pandemi COVID-19 dapat menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan serupa. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi saat ini berbeda, sehingga diperlukan analisis berbasis data terbaru di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data kuantitatif, termasuk melihat kondisi demografi, tingkat mobilitas masyarakat, serta efektivitas kebijakan di berbagai daerah.
Khozin menilai skema WFH satu hari dalam sepekan kemungkinan belum memberikan dampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar. Karena itu, ia menyarankan agar kebijakan ini diuji terlebih dahulu di kota-kota dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Jakarta, Bandung, Depok, dan Surabaya.
Selain WFH, ia turut menyoroti perlunya pembenahan sistem transportasi umum. Menurutnya, jika transportasi publik dapat dibuat lebih nyaman dan aman, masyarakat—termasuk ASN dan pekerja swasta—akan lebih terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi. Hal ini dinilai bisa lebih efektif dalam menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi polusi udara.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa skema kerja fleksibel sedang disiapkan sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga energi global. Kebijakan ini dirancang berlaku bagi ASN, sektor swasta, hingga pemerintah daerah.
Rencana tersebut muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada harga energi.
Meski demikian, DPR mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada satu aspek, tetapi mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat luas.
