Kutip.id, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menyebabkan keracunan massal di Surabaya untuk dimasukkan ke daftar hitam atau blacklist.
Usulan itu disampaikan Pigai saat meninjau langsung kondisi para korban di RSIA IBI Surabaya, Rabu (13/5), menyusul kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh.
Menurut Pigai, persoalan utama bukan terletak pada program MBG, melainkan pada kelalaian pengelola dapur dalam menjalankan operasional dan pengawasan makanan.
“Kalau saya memimpin Badan Gizi Nasional, yang di-blacklist itu pengelolanya, bukan dapurnya. Ini murni kesalahan manusia,” ujar Pigai.
Ia menilai pengelola SPPG Tembok Dukuh tidak profesional karena menangani distribusi makanan untuk terlalu banyak sekolah sekaligus. Berdasarkan temuannya, satu dapur melayani hingga 13 sekolah di wilayah Surabaya.
Pigai menyebut beban kerja yang terlalu besar membuat pengelolaan makanan menjadi tidak disiplin dan berisiko terhadap keamanan konsumsi siswa.
“Kalau satu dapur mengurus terlalu banyak sekolah, manajemennya bisa tidak terkendali. Itu yang berbahaya,” katanya.
Karena itu, ia meminta Badan Gizi Nasional segera mengevaluasi dan mengganti pihak pengelola dengan tim yang lebih kompeten serta memiliki standar keamanan pangan yang baik.
Sebelumnya, lebih dari 200 siswa dan guru dari sejumlah sekolah di Kecamatan Bubutan, Surabaya, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (11/5).
Sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan. Namun hingga Rabu, beberapa pasien masih menjalani observasi medis di rumah sakit.
