Kutip.id, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penghentian kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus bukan kebijakan resmi pemerintah pusat.
Menurut Yusril, tidak semua pemutaran film tersebut mengalami pelarangan. Ia menyebut beberapa kampus tetap menggelar acara nobar tanpa hambatan, sementara pembatalan di sejumlah lokasi lebih berkaitan dengan persoalan administratif internal kampus.
“Tidak ada arahan pemerintah secara terpusat untuk melarang atau membubarkan pemutaran film itu,” kata Yusril di Jakarta, Kamis.
Film dokumenter tersebut diketahui mengangkat kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan, terutama terkait isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan pembukaan lahan.
Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Meski demikian, ia mengakui judul film yang digunakan memang terkesan kontroversial dan dapat memancing beragam tafsir di tengah masyarakat.
Ia mengimbau publik agar tidak langsung terpancing hanya karena judul film, melainkan menilai isi dan pesan yang disampaikan secara utuh melalui diskusi terbuka.
“Biarkan masyarakat menonton, lalu berdiskusi dan berdebat secara sehat. Dari situ publik bisa menilai secara kritis,” ujarnya.
Menurut Yusril, pemerintah juga dapat menjadikan kritik dalam karya seni atau film sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan apabila memang ditemukan persoalan.
Ia menjelaskan proyek di Papua Selatan telah berjalan sejak era pemerintahan Joko Widodo dan dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional.
Karena Papua merupakan bagian dari NKRI, Yusril menolak anggapan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk kolonialisme modern.
Selain itu, ia meminta pembuat film turut terbuka menjelaskan makna penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul dokumenter agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Yusril menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi, termasuk melalui karya seni dan film. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus diiringi tanggung jawab moral dan ruang dialog yang sehat di masyarakat.
