Kutip.id,Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap program rehabilitasi 170 ribu hektare lahan kritis sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi hijau di daerah.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menilai program tersebut menjadi langkah penting untuk memperbaiki kerusakan ekosistem yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan serta aktivitas eksploitasi sumber daya alam di masa lalu.
Menurut Rudy, rehabilitasi kawasan hutan tidak hanya sebatas penanaman pohon, tetapi juga upaya mengembalikan fungsi lingkungan dan habitat satwa liar khas Kalimantan yang semakin terancam.
“Kita ingin memulihkan kawasan hutan agar kembali menjadi penyangga kehidupan dan sumber keseimbangan lingkungan,” ujarnya saat kegiatan penanaman pohon di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku.
Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur pernah mengalami bencana kebakaran hutan besar pada 1999 yang menyebabkan kerusakan luas pada kawasan hutan. Karena itu, pemulihan lingkungan dinilai menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Pemprov Kaltim juga mendorong agar program rehabilitasi lahan dilakukan dengan pendekatan ekonomi hijau yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan. Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, damar, dan getah alami.
Selain menjaga kelestarian lingkungan, keberadaan hutan di Kalimantan Timur dinilai memiliki peran penting secara global karena menjadi bagian dari kawasan Heart of Borneo yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia.
Program pemulihan lahan kritis tersebut melibatkan ratusan pemegang izin penggunaan kawasan hutan dari sektor swasta maupun BUMN yang beroperasi di wilayah Mahakam Hulu dan Berau.
Sejumlah perusahaan besar juga turut terlibat dalam rehabilitasi tersebut, termasuk perusahaan energi dan kehutanan yang menjalankan program reforestasi serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Pemerintah berharap kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat adat, dan pemerintah dapat mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
