Simfoni PPA, Kukar Tingkatkan Sinergi untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

No comments
Foto: Pendampingan dan penginputan aplikasi Simfoni PPA yang digelar DP3A Kukar.

Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah maju dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan penginputan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DP3A Kukar pada pada Selasa (14/05/2024) ini melibatkan banyak pihak. Diantaranya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Polres, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan OPD lainnya.

Sesi acara dibuka oleh Sekretaris DP3A Kukar, Hero Suprayetno. Beliau menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan arahan dari pemerintah pusat, dengan tujuan untuk menyinkronkan dan memperbarui data melalui aplikasi Simfoni PPA tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kukar.

“Dengan pendataan ini, tentunya agar Kukar memiliki dukungan data PPA yang valid, yang nantinya dapat mempermudah DP3A Kukar kala membuat suatu regulasi atau kebijakan penanganan,” jelas Hero.

Sistem Simfoni PPA ini telah terintegrasi secara nasional, sehingga memungkinkan pemantauan perkembangan kasus di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Kukar itu sendiri.

“Proses penginputan ini melibatkan beberapa perangkat daerah lainnya, sehingga bisa bersinergi memperkuat data perlindungan perempuan dan anak di Kukar,” tambahnya.

Melalui pendampingan tersebut, ia juga mengungkapkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar. Menurut data yang ada, mayoritas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kukar, disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor media sosial.

“Dengan kehadiran data ini, harapannya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ke depannya dapat lebih efektif,” tandasnya.

Hero juga menambahkan bahwa evaluasi data tetap akan dilakukan untuk mempertimbangkan pendanaan fasilitas dan sarana prasarana pendukung dari pemerintah pusat. “Saat ini, kita tinggal komunikasikan peningkatan SDM dengan pihak terkait untuk aplikasi ini,” tutupnya. (Adv)

Also Read

Bagikan: