Kutip.id, Tenggarong – Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait penghematan belanja negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa program pembangunan lumbung pangan tetap berjalan seperti yang telah direncanakan.
Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelaksanaan program strategis, seperti pembangunan lumbung padi, lantai jemur, serta fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan mendukung ketahanan pangan daerah.
Kepala Dinas Ketapang Kukar, Sutikno, menyampaikan bahwa penghematan anggaran lebih diarahkan pada pos belanja yang bersifat operasional dan administratif, seperti perjalanan dinas dan kebutuhan birokrasi lainnya.
“Efisiensi memang harus dilakukan, tetapi tidak berarti semua program terkena imbas. Untuk program strategis seperti lumbung pangan, itu tetap kami jalankan sesuai rencana,” ujar Sutikno saat ditemui pada 4 Maret 2025.
Ia menjelaskan bahwa lumbung padi memiliki peran penting dalam menciptakan kemandirian pangan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas tersebut tidak dapat dihentikan, apalagi dalam konteks memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, Sutikno menegaskan bahwa pembangunan lumbung padi dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan kesiapan lahan. Salah satu syarat utama adalah keberadaan lahan sawah aktif minimal seluas 60 hektare di wilayah yang mengusulkan pembangunan.
“Tidak semua kecamatan bisa mendapatkan program ini karena ada standar teknis yang harus dipenuhi. Ini untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar digunakan secara optimal,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2025, terdapat lima lokasi yang menjadi fokus pembangunan lumbung padi dan lantai jemur, yaitu di Jembayan, Sebulu, Tenggarong, Loa Ipuh, dan Loa Janan Ulu. Lokasi-lokasi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan dan memiliki potensi pertanian yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut.
Lebih lanjut, Sutikno berharap program ini dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok tani yang menjadi ujung tombak produksi pangan. Kehadiran lumbung pangan diyakini akan memperkuat posisi petani dalam menjaga stok gabah, menekan kerugian pasca-panen, serta mendukung distribusi hasil panen yang lebih efisien.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi bagaimana kita membangun sistem pangan desa yang tangguh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan tetap dilanjutkannya program ini di tengah penghematan anggaran, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat terhadap ketahanan pangan sebagai salah satu pilar pembangunan di Kukar.
(Adv/Diskominfo Kukar)
