kutip.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah konkret dalam memastikan efektivitas pembangunan dengan memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kukar. Dalam forum tersebut, Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanessa Vilna, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
Syarifah menjelaskan, kebijakan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu langkah nyata yang sudah dilakukan Pemkab Kukar adalah memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, termasuk pembatasan belanja kendaraan dinas.
“Penghematan ini bukan hanya sekadar memangkas angka, tapi lebih kepada upaya memaksimalkan anggaran untuk kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain efisiensi internal, Pemkab Kukar juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung program-program nasional yang bersifat strategis. Di antaranya adalah Program Makanan Bergizi (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Untuk MBG, misalnya, Pemkab Kukar berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti lahan dan perlengkapan alat makan.
“Kami siap menyokong sarana dan prasarana, tapi pengelolaan teknis seperti dapur layanan tetap menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN),” terang Syarifah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 10 program nasional yang belum dijalankan di Kukar. Implementasinya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Rakordal ini sekaligus menjadi ajang evaluasi dan penyusunan strategi pelaksanaan pembangunan daerah yang tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal.
“Kami ingin memastikan pembangunan di Kukar berjalan selaras dengan agenda nasional, namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan efisiensi penggunaan anggaran. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci,” tutup Syarifah. (Adv)
Penulis: Yusuf S A
