kutip.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menegaskan pentingnya peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa (10/6/2025), Bupati Kukar Edi Damansyah meminta agar koperasi tak hanya berjalan secara administratif, namun tampil aktif sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik koperasi yang selama ini hanya berorientasi pada laporan kegiatan, tanpa memperlihatkan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus tinggalkan cara kerja koperasi yang hanya formalitas. Koperasi harus menjadi alat masyarakat memperkuat ekonomi keluarganya, bukan sekadar pencatat kegiatan,” tegas Edi.
Sebagai upaya perbaikan, Pemkab Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Koperasi dan UKM akan menyusun ulang pola pendampingan koperasi agar lebih relevan dan sesuai kebutuhan di lapangan. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pendekatan ini akan dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak.
“Pendampingan akan kami sinergikan dengan program-program desa, termasuk BUMDes dan tenaga pendamping lokal. Tujuannya agar koperasi benar-benar terhubung dengan kehidupan warga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kukar, Ida Bagus Sidharta, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di koperasi. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak koperasi yang belum berkembang karena pengurusnya belum dibekali kompetensi yang memadai.
“Kami akan merancang pelatihan bertingkat agar pengurus koperasi memiliki pemahaman yang kuat di bidang manajerial dan keuangan. Tidak cukup hanya pengalaman, tapi juga butuh pemahaman yang sistematis,” ujarnya.
Bupati Edi juga menegaskan bahwa Pemkab Kukar siap memberikan dukungan nyata kepada koperasi yang menunjukkan komitmen dan kinerja positif. Evaluasi yang dilakukan, menurutnya, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana perbaikan.
“Ini bukan akhir, tapi awal dari pembenahan menyeluruh. Kita ingin koperasi yang benar-benar menjadi solusi ekonomi masyarakat, bukan jadi beban yang harus terus disubsidi,” tandas Edi.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap KMP dan koperasi lainnya di Kukar bisa menjadi kekuatan kolektif yang tidak hanya mencatat program, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi warga desa.
Penulis: Yusuf S A
