kutip.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memformulasikan ulang arah gerak Koperasi Merah Putih (KMP) agar tak sekadar menjadi simbol kelembagaan, melainkan benar-benar menjadi alat distribusi ekonomi yang adil dan berdaya guna bagi masyarakat.
Dalam forum evaluasi yang digelar Selasa (10/6/2025), Bupati Edi Damansyah memimpin langsung diskusi strategis lintas OPD. Ia menyoroti kinerja koperasi yang masih lemah dalam hal tata kelola, transparansi keuangan, dan dampak sosial.
“Ini bukan soal administrasi semata. Koperasi adalah entitas sosial yang seharusnya menjawab kebutuhan warga. Kalau hanya aktif di atas kertas, maka tidak ada gunanya,” kata Edi.
Ia menegaskan bahwa koperasi bukan proyek pemerintah, melainkan sarana pemberdayaan yang harus dijalankan dengan profesional dan akuntabel. Minimnya capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi titik kritik utama dalam evaluasi tersebut.
“Kalau tidak dibenahi, koperasi hanya akan jadi beban. Kita butuh lembaga yang bekerja dan berdampak,” tambahnya.
Rapat dihadiri kepala DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, BPKAD, serta camat se-Kukar. Salah satu keputusan penting adalah perlunya intervensi lintas sektor, termasuk pengawasan dan pembinaan yang terstruktur.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa langkah awal akan dimulai dengan pemetaan koperasi aktif. “Kami akan identifikasi koperasi mana yang benar-benar berpotensi. Tak bisa lagi pakai pendekatan rata,” ucapnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Ida Bagus Sidharta, menambahkan bahwa pembinaan ke depan akan berbasis klaster usaha. “Kita rancang pendampingan yang spesifik, bukan lagi pembinaan massal yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Kukar ingin memastikan koperasi bertransformasi dari lembaga pasif menjadi motor ekonomi kerakyatan yang berfungsi optimal. Diharapkan, koperasi bisa memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Penulis: Yusuf S A
