kutip.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat tata kelola pembangunan daerah dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kukar, Senin (2/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono.
Dalam arahannya, Sunggono menekankan bahwa Rakordal bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengukur konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kukar.
“Rakordal ini merupakan bagian dari pengendalian internal agar pelaksanaan program benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Harus ada sistem yang menjamin bahwa setiap kegiatan berjalan pada jalur yang tepat,” ungkapnya.
Sunggono juga mengingatkan seluruh perangkat daerah tentang pentingnya membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pengendalian pembangunan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang tidak bisa dipisahkan.
“Perlu penguatan dalam penyajian data, pemetaan risiko, hingga transparansi belanja daerah, termasuk pada proses pengadaan. Dengan begitu, tata kelola kita akan semakin kredibel,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kukar, Vanessa Vilna, menjelaskan bahwa Rakordal Caturwulan I ini dilakukan untuk mengevaluasi progres pelaksanaan RKPD 2025. Evaluasi mencakup berbagai aspek mulai dari capaian fisik, serapan anggaran, hingga kendala di lapangan.
“Dari hasil pelaporan, ada sejumlah indikator yang belum maksimal. Karena itu, kami melihat perlunya revisi terhadap dokumen RKPD 2025. Ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan perubahan APBD,” jelas Vanessa.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif seluruh kepala perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan proses ini. “Harus ada sinergi agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi benar-benar selaras,” ujarnya.
Rakordal ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. (Adv)
Penulis: Yusuf S A
