kutip.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi penguatan akses keuangan masyarakat melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Program ini menjadi bagian dari kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar yang dikembangkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, dalam rapat kerja TPAKD Kukar Tahun 2025 yang digelar di Kantor OJK Kaltimtara, Samarinda, Rabu (11/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kukar memaparkan rencana strategis memperluas layanan keuangan di desa-desa potensial.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan masyarakat di seluruh pelosok Kukar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, termasuk perbankan, asuransi, dan layanan digital,” kata Sunggono.
Ia juga menyoroti pentingnya peran OJK dalam mengawal dan memperkuat pelaksanaan sejumlah program andalan daerah seperti Kredit Kukar Idaman, Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar), EKI Desa, AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), hingga Layanan Keuangan Syariah (LIK Syariah).
Dalam upaya implementasi, Pemkab Kukar telah menetapkan dua desa percontohan untuk pengembangan EKI, yaitu Desa Tanjung Limau (Muara Badak) dan Desa Manunggal Jaya (Tenggarong Seberang). Menurut Sunggono, kedua desa ini memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal yang sangat menjanjikan.
“Setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Kami siap mendukung dari sisi data dan program agar pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Ke depan, Sunggono mendorong agar rapat tersebut dilanjutkan dengan langkah konkret berupa penyusunan tahapan program, kolaborasi dengan lembaga keuangan, serta peluncuran resmi kegiatan di desa terpilih.
Sejumlah lembaga keuangan seperti Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan disebut akan menjadi mitra penting dalam pelaksanaan program ini.
Turut hadir mendampingi Sekda Kukar dalam pertemuan itu adalah Kabag Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani, Kabid Pemberdayaan DPMD Kukar Asmi Riyandi Elvandar, serta stakeholder lainnya.
Dengan penguatan EKI, Pemkab Kukar berharap dapat membangun sistem keuangan desa yang produktif, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. (Adv/Ysa)
