kutip.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan langkah evaluatif terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum menunjukkan kinerja maksimal. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dalam Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025), saat memberikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Junadi bersama Ketua DPRD Ahmad Yani, Rendi menyoroti stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bergantung besar pada dana transfer pusat, terutama dari sektor migas dan batu bara.
“Sudah saatnya kita tidak bergantung penuh pada pusat. Kami akan dorong optimalisasi PAD dari dalam, salah satunya dengan menertibkan dan mengevaluasi BUMD yang tidak produktif,” tegas Rendi.
Ia menegaskan Pemkab Kukar siap melakukan langkah korektif terhadap Perseroda atau Perusda yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Kalau tidak ada kontribusi, maka harus ada tindakan. Bisa saja dilakukan revisi kelembagaan atau bahkan dibubarkan,” ujarnya lugas.
Rendi juga menyinggung penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 yang menjadi sorotan dalam sidang tersebut. Ia menjelaskan bahwa SILPA yang cukup besar akan diarahkan untuk mendanai program prioritas tahun anggaran 2025.
“SILPA 2024 akan dimanfaatkan secara maksimal. Fokus kami antara lain menurunkan angka kemiskinan, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur,” katanya.
Ia menyebut, penggunaan SILPA tidak lepas dari pertimbangan faktor teknis, termasuk dana dari pusat yang baru cair di akhir tahun serta perubahan mekanisme transfer yang berdampak pada waktu pelaksanaan program.
Melalui kebijakan ini, Rendi berharap Pemkab Kukar dapat membangun sistem fiskal yang mandiri dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah.
“Dengan PAD yang kuat dan pemanfaatan anggaran yang terarah, kita bisa wujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Yusuf S A
