Kutip.id, TENGGARONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan bersama mitra kerja, Selasa (26/8/2025). Acara berlangsung di Ballroom lantai 2 Hotel Grand Elty, Tenggarong, dengan mengusung tema “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara”.
Sekitar 35 peserta hadir dalam pertemuan tersebut, meliputi unsur pejabat daerah, aparat keamanan, perwakilan partai politik, hingga tokoh masyarakat. Turut hadir anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M., dan KH. Aus Hidayat Nur, Sekda Kukar Dr. H. Sunggono, M.M., Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim Abdullah Dahlan, S.TP., Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, Ketua KPUD Kukar M. Rahman, serta perwakilan Polres Kukar dan Kodim 0906/KKR.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat demokrasi. Ia menyinggung pengalaman PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada April lalu sebagai momentum penting untuk memperbaiki kualitas pengawasan pemilu di Kukar.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami memerlukan sinergi semua pihak, termasuk pemuda, organisasi masyarakat, serta elemen partai politik untuk memastikan demokrasi berjalan sehat,” ujar Teguh.
Sekretaris Daerah Kukar, Dr. H. Sunggono, M.M., juga menegaskan peran strategis Bawaslu dalam menentukan kualitas pemilu. Menurutnya, lembaga pengawas harus terus diperkuat agar setiap tahapan pemilu berjalan transparan, adil, dan akuntabel.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, KH. Aus Hidayat Nur, mengingatkan bahwa keberhasilan pemilu bukan hanya soal tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya revisi regulasi pemilu di masa mendatang yang menuntut semua pihak siap beradaptasi.
Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim, Abdullah Dahlan, menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kaltim secara umum sudah sesuai aturan dan berjalan kondusif. Ia menyoroti fakta bahwa tidak ada petugas Bawaslu yang dikenai sanksi berat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai bukti integritas pengawas di lapangan.
Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, sebelum ditutup dengan doa bersama serta penyerahan cinderamata kepada anggota Komisi II DPR RI. Seluruh agenda selesai pada pukul 13.30 WITA dengan suasana tertib dan aman.
Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kukar berharap lahirnya sinergi yang lebih solid antara penyelenggara, pengawas, pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat luas. Kolaborasi tersebut diyakini akan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan pilkada mendatang di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Ysa)
