Kutip.id, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa bencana banjir yang melanda Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Berau tidak dapat dilihat secara sederhana dengan menunjuk satu faktor penyebab. Ia meminta publik menempatkan persoalan banjir dalam kerangka analisis yang objektif, berbasis data teknis, dan mempertimbangkan berbagai variabel lingkungan yang saling berkaitan.
Seno menanggapi berkembangnya opini yang mengaitkan aktivitas pertambangan sebagai penyebab utama banjir di dua wilayah tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak menafikan bahwa pertambangan memiliki potensi dampak terhadap lingkungan, khususnya apabila tidak dikelola sesuai aturan. Namun, potensi tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai penyebab tunggal terjadinya bencana.
“Tambang memang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan bila melanggar kaidah. Tapi banjir itu peristiwa hidrologi yang kompleks. Tidak bisa ditarik kesimpulan hanya dari satu faktor tanpa kajian teknis yang komprehensif,” ujar Seno.
Ia menjelaskan bahwa banjir dipengaruhi banyak aspek, seperti curah hujan ekstrem yang berlangsung lama, kondisi daerah aliran sungai (DAS), sedimentasi sungai, perubahan tata ruang, kapasitas drainase, hingga daya tampung wilayah. Kombinasi faktor-faktor tersebut, menurutnya, perlu dianalisis secara menyeluruh sebelum menyimpulkan penyebab bencana.
Dalam konteks Kutai Timur dan Berau, Seno menekankan pentingnya memahami karakter geografis kedua daerah. Secara historis, wilayah ini memang memiliki tingkat kerentanan banjir cukup tinggi karena bentang alamnya yang luas, banyaknya DAS besar, serta permukiman yang berkembang mengikuti alur sungai selama puluhan tahun.
Di Kutai Timur, beberapa kecamatan seperti Muara Wahau, Telen, dan Kongbeng berada di kawasan hulu dan tengah DAS besar. Sementara di Berau, wilayah Segah, Kelay, Sambaliung, dan Gunung Tabur terletak di sepanjang Sungai Berau yang menerima limpasan air dari daerah tangkapan yang sangat luas. Dalam kondisi hujan berintensitas tinggi dan berlangsung berhari-hari, volume air dari hulu secara alami akan mengalir dan meluap ke kawasan hilir.
“Kalau hujan deras terjadi terus-menerus di wilayah tangkapan air yang luas, maka risiko banjir pasti meningkat. Itu hukum alam. Kita tidak bisa langsung menunjuk satu aktivitas sebagai penyebab tanpa kajian data,” tegasnya.
Seno juga meluruskan anggapan yang kerap menyamaratakan seluruh aktivitas pertambangan sebagai perusak lingkungan. Ia menegaskan adanya perbedaan mendasar antara tambang legal yang berada dalam pengawasan negara dan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin serta tanpa kewajiban reklamasi.
“Yang sering menjadi masalah justru tambang ilegal. Mereka tidak punya izin, tidak melakukan reklamasi, dan tidak berada dalam sistem pengawasan. Ini yang harus dibedakan secara jujur,” katanya.
Meski demikian, Seno memastikan pemerintah tetap bersikap tegas terhadap pelanggaran. Ia menegaskan negara tidak akan melindungi perusahaan mana pun yang terbukti merusak lingkungan atau mengabaikan kewajiban pemulihan.
“Kalau ada perusahaan tambang yang terbukti melanggar aturan, pasti ditindak. Negara hadir untuk memastikan itu,” ujarnya.
Terkait data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang mencatat terdapat 94 konsesi tambang di Kabupaten Berau, Seno menyebutkan bahwa data tersebut akan ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Kaltim akan melakukan pengecekan detail untuk memastikan mana izin yang sesuai regulasi dan mana yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis.
Di sisi penanganan bencana, Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan tim gabungan. Banjir di wilayah Segah dan Kelay (Berau), serta Telen dan Wahau (Kutim) telah ditangani oleh tim terpadu. Hingga saat ini, sebanyak 451 jiwa dilaporkan telah dievakuasi dan sebagian mulai kembali ke rumah masing-masing.
Pemprov Kaltim melalui BPBD provinsi dan kabupaten/kota terus memantau perkembangan situasi, memastikan distribusi bantuan berjalan cepat, serta memperbarui data penanganan banjir secara berkala. Seno menegaskan, solusi banjir membutuhkan pendekatan berbasis data, kebijakan yang adil, dan kerja bersama seluruh pihak.
