Kutip.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait ucapannya mengenai tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat. Pernyataannya sebelumnya dianggap meremehkan aspirasi tersebut hingga memicu kritik luas.
Purbaya mengakui bahwa dirinya salah dalam memilih kata-kata ketika menanggapi isu tersebut. Ia mengoreksi ucapannya yang sempat menyebut tuntutan itu hanya datang dari sebagian kecil masyarakat.
“Bukan sebagian kecil. Maksud saya, ketika kondisi ekonomi tertekan, banyak masyarakat yang merasa kesulitan. Bahkan bisa jadi sebagian besar sampai turun ke jalan. Jadi, kalau kemarin salah bicara, saya minta maaf,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku terkejut pernyataannya viral di media sosial dan menimbulkan respons negatif. Meski demikian, ia menganggap hal ini menjadi pelajaran berharga agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan sebagai pejabat publik.
Lebih lanjut, Purbaya meminta masyarakat memahami posisinya yang masih baru di kabinet. Ia menuturkan bahwa transisinya dari lembaga sebelumnya ke Kementerian Keuangan membuatnya perlu waktu beradaptasi.
“Di LPS, saya lebih tenang karena tidak ada pengawasan seketat ini. Kalau di Kemenkeu, salah ngomong sedikit bisa dipelintir sana-sini. Jadi memang harus ekstra hati-hati,” ucapnya.
Purbaya bahkan mengutip candaan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, yang menyebut gaya bicaranya mirip “koboi” karena lugas dan spontan. Ia pun berjanji akan memperbaiki diri dan siap menerima kritik keras setelah beberapa bulan menjabat.
“Saya mohon waktu untuk bekerja lebih dulu. Nanti setelah beberapa bulan, silakan kritik habis-habisan. Saya juga akan terus meminta arahan Bu Sri Mulyani agar kebijakan fiskal bisa lebih baik dan ekonomi kita semakin membaik,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Senin (8/9/2025), Purbaya memberikan pernyataan terkait tuntutan 17+8 dengan menilai bahwa aspirasi tersebut muncul dari “sebagian kecil rakyat” yang merasa kehidupannya terganggu. Ia juga menyebut apabila ekonomi bisa tumbuh 6-7 persen, masyarakat tidak lagi turun ke jalan karena sibuk bekerja dan hidup lebih sejahtera.
Pernyataan itu lantas menuai banyak kritik karena dianggap menyepelekan suara rakyat. Atas dasar itu, Purbaya akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf resmi kepada publik. (Ysa)
Sumber: Detikfinance.com
