Samarinda – Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda mengadakan pertemuan besar-besaran dengan tema yang menggugah, ‘Kampus Merah Putih untuk Indonesia: Damai Negeriku, Damai Bangsaku’.
Pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa (6/2/2024) tersebut dihadiri oleh segenap sivitas akademika Untag Samarinda, yang dipimpin oleh Wakil Rektor III, Dr. Legowo Kamarubaya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak universitas menyuarakan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Mereka menyoroti berbagai masalah yang menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi, termasuk praktik politik dinasti yang semakin merajalela.
“Kami, segenap sivitas akademika Untag Samarinda, di bawah pilar nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman, dan kreativitas, merasa prihatin dengan kondisi demokrasi saat ini,” ujar Dr. Legowo.
Pihak universitas menegaskan penolakan mereka terhadap politik dinasti, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai merusak nilai-nilai demokrasi.
Mereka juga menyerukan tuntutan akan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta menekankan pentingnya etika dalam bernegara dan berpemerintahan.
Dr. Legowo juga menjelaskan bahwa politik dinasti tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang dipegang teguh oleh Untag Samarinda, tetapi juga membawa konsekuensi merugikan bagi kepentingan umum.
Praktik tersebut dianggap cenderung hanya menguntungkan segelintir kelompok atau individu tertentu, sementara merugikan kepentingan masyarakat luas.
“Pemerintah dan Presiden diharapkan dapat mengambil langkah-langkah tegas dalam menindak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan jabatan, dan intimidasi yang dapat merugikan kepentingan umum serta melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok tertentu,” tambahnya.
Pada akhir pertemuan, sivitas akademika Untag Samarinda menyuarakan komitmen mereka untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan keadaban dalam demokrasi.
Mereka juga mendesak seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, serta menolak politik dinasti dan politik uang dalam pemilu.
