Kutip.id,Jakarta – Polemik mencuat setelah Majalah Tempo merilis sampul yang menampilkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, terkait isu wacana penggabungan dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah elite dan kader NasDem pun bereaksi keras, bahkan menggelar aksi protes di depan kantor Tempo, Selasa (14/4).
Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai tampilan sampul tersebut tidak sekadar kritik, tetapi sudah mengarah pada bentuk perendahan terhadap sosok ketua umum mereka. Ia menegaskan bahwa kritik tetap harus mengedepankan etika, bukan sekadar permainan visual yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Penolakan juga datang dari Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, yang mempersoalkan penggunaan istilah “merger” dalam laporan tersebut. Menurutnya, gagasan yang disampaikan Surya Paloh bukanlah peleburan partai, melainkan pembentukan blok politik. Ia bahkan menyebut penggunaan istilah tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap literatur politik di Indonesia.
Nada serupa disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung. Ia menilai laporan Tempo telah melampaui batas kebebasan pers dan berpotensi melanggar kode etik jurnalistik karena dinilai tidak melalui verifikasi yang memadai. Martin pun meminta Dewan Pers untuk segera turun tangan sebagai penengah.
Gelombang penolakan juga datang dari daerah. Ketua DPW NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, menegaskan bahwa tidak pernah ada pembahasan terkait penggabungan NasDem dengan partai lain. Ia menyebut istilah merger tidak hanya keliru, tetapi juga merendahkan marwah partai.
Menurut Iskandar, NasDem didirikan sebagai alat perjuangan politik, bukan entitas yang bisa dilebur atau “diperjualbelikan”. Ia memastikan seluruh kader tetap solid dan fokus pada agenda perjuangan politik untuk masyarakat.
Hingga kini, polemik antara kader NasDem dan Tempo masih terus bergulir, memantik perdebatan luas soal batas kritik, etika jurnalistik, serta dinamika komunikasi politik di ruang publik.
