Kutip.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan lahan seluas tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat terpadu yang akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proyek pendidikan tersebut direncanakan mulai dibangun tahun ini dan ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2027/2028.
Sekolah itu akan berdiri di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, di kawasan yang dinilai strategis karena dekat dengan permukiman warga dan memiliki akses jalan memadai.
Bupati Aulia Rahman Basri mengatakan lahan yang disiapkan sebenarnya mencapai 22 hektare, namun tahap awal pembangunan difokuskan pada area tujuh hektare terlebih dahulu.
Menurutnya, status lahan sudah bebas sengketa dan telah memiliki sertifikat resmi sehingga pembangunan dapat segera dilakukan tanpa hambatan administrasi.
Sekolah Rakyat tersebut dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama dengan fasilitas lengkap. Selain ruang kelas, pemerintah juga menyiapkan asrama putra-putri, sarana olahraga, aula, rumah guru, hingga area praktik pertanian dan keterampilan.
Menariknya, seluruh fasilitas pendidikan dan tempat tinggal di sekolah ini akan diberikan secara gratis bagi siswa yang diterima.
Pemerintah memproyeksikan sekolah mampu menampung sekitar 800 hingga 1.000 pelajar, dengan prioritas bagi anak dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, dan kelompok rentan sosial di seluruh wilayah Kukar.
Calon siswa nantinya berasal dari keluarga yang terdaftar dalam program bantuan sosial pemerintah seperti DTKS, PKH, maupun penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain fokus pada pendidikan akademik, sekolah ini juga diarahkan untuk membentuk karakter serta keterampilan kerja dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan potensi daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, dan jasa.
Pemkab Kukar menyebut pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini terkendala faktor ekonomi.
Untuk mempercepat realisasi program, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dukungan pembangunan dan kesiapan teknis proyek tersebut.
