kutip.id, TENGGARONG – Menjelang Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar menegaskan komitmennya untuk memastikan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang Berintegritas dan Demokratis”, berbagai elemen pemangku kepentingan berkumpul untuk memperkuat kesiapan menyongsong pesta demokrasi.
Digelar di Hotel Grand Elty Singgasana pada Sabtu (9/11/2024), forum ini dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, serta jajaran Forkopimda, camat, lurah, partai politik, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam sambutannya, Akhmad Taufik menyerukan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada.
“Netralitas mutlak bagi ASN. Sebagai abdi negara, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat manapun. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan berakibat pada sanksi yang tegas,” tegas Taufik. Ia juga mendorong masyarakat Kukar untuk menggunakan hak pilih mereka dengan datang ke TPS pada hari pemilihan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menekankan pentingnya waktu menjelang pemilu untuk memastikan semua persiapan berjalan optimal. “Pilkada sudah tinggal 18 hari lagi. Bagi masyarakat mungkin waktu ini terasa lama, tetapi bagi kami penyelenggara, waktu ini sangat berharga untuk memastikan segala persiapan berjalan optimal,” ujarnya.
Menurut Teguh, meskipun Kalimantan Timur masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat kerawanan pelanggaran tinggi, Kukar masih tergolong kondusif. Ia menjelaskan bahwa Kukar berada di posisi ke-48 dalam daftar daerah rawan pelanggaran dan hingga saat ini, situasi di wilayah tersebut terpantau aman.
“Alhamdulillah, mendekati 18 hari menjelang Pilkada, Kukar dalam kondisi yang cukup aman dan terkendali,” ungkapnya.
Sejauh ini, Bawaslu mencatat adanya 11 kasus pelanggaran, namun menurut Teguh, jumlah tersebut masih dalam batas normal dan tidak mengganggu jalannya Pilkada. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas selama masa Pilkada.
“Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan dengan damai dan adil,” tutupnya.
Dengan sinergi yang semakin erat antara Pemkab Kukar, Bawaslu, dan seluruh pihak terkait, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung lancar dan menghadirkan pemimpin yang dipercaya masyarakat serta memperkuat nilai-nilai demokrasi.
Penulis : Dion
