kutip.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah besar dalam pembenahan tata kelola kepegawaian dengan melantik sebanyak 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Stadion Aji Imbut, Senin (26/5/2025). Pelantikan ini menjadi salah satu yang terbesar di Kalimantan Timur dan mencerminkan komitmen kuat Pemkab dalam memperkuat pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM.
Upacara berlangsung khidmat dan penuh antusiasme. Para pegawai yang dilantik berasal dari berbagai sektor seperti tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil Kukar.
Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya menekankan bahwa pelantikan ini adalah awal dari babak baru pengabdian, bukan akhir perjuangan. Ia meminta agar perubahan status menjadi PPPK juga diiringi dengan perubahan pola pikir, kedisiplinan, dan tanggung jawab kerja.
“Kalau dulu waktu honorer masih bisa bolos, sekarang tidak bisa. Ini bukan sekadar soal gaji tetap, tapi amanah. Disiplin dan etos kerja mutlak,” tegas Edi.
Menurutnya, ASN termasuk PPPK harus menjadi representasi kehadiran negara yang melayani dengan sepenuh hati. Ia menambahkan bahwa akan ada evaluasi kinerja berkala yang menentukan apakah kontrak tahunan mereka diperpanjang atau tidak.
Bupati Edi mengungkapkan bahwa sekitar 20% dari APBD Kukar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk PPPK. Namun, anggaran ini menurutnya bukan beban, melainkan investasi sosial jangka panjang.
“Saya ingin setiap pegawai sadar bahwa mereka digaji dari uang rakyat. Jadi harus bekerja untuk rakyat juga,” ucapnya.
Kehadiran PPPK diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, memperbaiki kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan efektivitas kerja birokrasi di berbagai sektor.
Dari 3.870 PPPK yang dilantik, formasi terbanyak adalah tenaga teknis sebanyak 3.230 orang, sementara guru dan tenaga kesehatan masing-masing berjumlah 441 dan 199 orang. Penempatan mereka akan difokuskan pada titik-titik kebutuhan tinggi, khususnya di pedesaan, daerah pesisir, dan wilayah terpencil.
“Kami ingin beban kerja yang sebelumnya ditanggung satu orang bisa dibagi secara proporsional. Pelayanan akan lebih cepat, pengawasan di lapangan juga bisa lebih intens,” jelas Kepala Dinas PMD Kukar.
Selain aspek teknis, Pemkab Kukar juga menekankan pentingnya integritas dan moralitas ASN. Karena itu, semua PPPK diwajibkan mengikuti Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) sebagai bentuk pembinaan spiritual dan etika kerja.
“Saya tidak hanya ingin pegawai yang pintar, tapi juga punya akhlak. GEMA adalah bagian dari pembinaan karakter ASN Kukar,” tutur Bupati Edi.
Program ini akan dijalankan secara berkelanjutan dan dimonitor langsung oleh OPD terkait.
Efek pelantikan ribuan PPPK ini tak hanya dirasakan di sektor birokrasi, tapi juga berdampak positif pada ekonomi lokal. Dengan kepastian penghasilan, daya beli meningkat, yang kemudian mendorong perputaran uang di sektor-sektor UMKM dan jasa.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Dr. Rendi A. Saputra, menilai bahwa kebijakan ini memiliki efek domino yang kuat terhadap pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi.
“Jika tenaga kerja tetap ini tinggal dan belanja di desa, maka pertumbuhan ekonomi lokal akan bergerak. PPPK bisa jadi salah satu motor ekonomi masyarakat,” katanya.
Edi Damansyah menutup pidatonya dengan peringatan bahwa Pemkab tidak akan mentolerir kinerja yang buruk. Supervisi dan pembinaan akan dilakukan secara intensif oleh Sekda, kepala OPD, dan camat.
“Saya minta seluruh kepala dinas, lurah, dan camat membina PPPK ini dengan serius. Kita tidak bisa kompromi dengan pegawai yang tidak berdampak,” tutupnya.
Dengan pelantikan ini, Pemkab Kukar menandai awal dari sebuah transformasi besar dalam birokrasi daerah. Harapan masyarakat kini bergantung pada sejauh mana para PPPK bisa menunjukkan kerja nyata, loyalitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
Penulis: Yusuf S A
