kutip.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) baru saja melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sebuah seremoni megah di Stadion Aji Imbut, Senin (26/5/2025). Namun di balik euforia pelantikan massal tersebut, tersimpan tanggung jawab besar, baik bagi para pegawai baru maupun pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Kukar Edi Damansyah mengungkapkan bahwa sekitar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini digunakan untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan para PPPK.
“Ini angka besar. Artinya kita menaruh harapan besar pula. Pegawai yang digaji dari uang rakyat harus mampu memberi manfaat langsung kepada rakyat,” ujar Edi tegas.
Menurut Edi, rekrutmen PPPK bukan semata-mata untuk memberi kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, tetapi bagian dari upaya besar melakukan transformasi birokrasi.
Ia menekankan bahwa kehadiran PPPK harus mendorong percepatan pelayanan, efisiensi kinerja, dan peningkatan mutu layanan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta administrasi publik.
“Ini bukan akhir perjuangan, justru awal dari tantangan baru. Tidak cukup hanya dilantik, yang lebih penting adalah bekerja nyata,” katanya.
Para PPPK kini terikat dengan sistem kontrak berbasis kinerja. Edi mengingatkan bahwa sistem ASN tidak memberi ruang bagi pegawai yang malas atau tidak produktif.
“Tidak ada lagi toleransi untuk kinerja buruk. Semua akan diawasi, dievaluasi, dan ditindak jika tidak memenuhi standar,” ucapnya.
Pemkab Kukar telah menyiapkan mekanisme evaluasi rutin yang akan diawasi langsung oleh Sekretaris Daerah dan pimpinan masing-masing OPD.
Dengan tambahan hampir 4.000 pegawai, Pemkab Kukar juga berfokus pada penataan penempatan agar tenaga kerja baru ini tidak menumpuk di pusat, tapi menjangkau kecamatan dan desa yang selama ini kekurangan SDM.
Bupati meminta kepala dinas dan camat untuk aktif dalam pembinaan, memastikan bahwa PPPK langsung dapat bekerja sesuai bidangnya. Pelatihan dan pembekalan tambahan juga akan diberikan bila diperlukan.
“Jangan sampai mereka hanya duduk-duduk di kantor. Kita butuh pegawai yang terjun langsung, memahami persoalan di lapangan,” jelas Edi.
Besarnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai menempatkan sektor ini sejajar dengan belanja infrastruktur dan program pembangunan lainnya. Meski demikian, Edi menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan beban anggaran selama hasilnya dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau kualitas layanan naik, maka pengeluaran itu bukan beban, tapi investasi jangka panjang,” imbuhnya.
Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, menambahkan bahwa kehadiran PPPK harus membawa energi baru. Ia mendorong para pegawai baru untuk menjadi agen perubahan dan pelopor dalam penggunaan teknologi dan inovasi pelayanan.
“Jangan hanya jadi penonton. Jadilah pelaku perubahan di tempat kerja masing-masing,” tuturnya.
Dengan hampir seperlima APBD dikucurkan untuk gaji dan tunjangan ASN, Pemkab Kukar kini menghadapi ekspektasi tinggi dari publik. Bupati Edi pun menutup sambutannya dengan pesan yang menggugah:
“Tugas kalian bukan hanya pada instansi, tapi juga kepada masyarakat. Jangan jadi beban daerah, jadilah berkah bagi Kukar.”
Pelantikan ini bukan hanya momen administratif, tetapi sebuah langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.
Penulis: Yusuf S A
