Kutip.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI). Komitmen ini ditegaskan dalam rapat evaluasi sekaligus penetapan daftar data prioritas tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Bappeda Kukar, Senin (1/12/2025). Rapat dipimpin oleh Plt Kepala Bappeda Kukar, Sy. Vanesa Vilna.
Vanesa menuturkan bahwa pelaksanaan Forum Satu Data merupakan mandat pemerintah pusat agar seluruh daerah memiliki sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Forum Satu Data ini adalah amanat pemerintah pusat agar setiap daerah melaksanakan satu data di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Pada forum tersebut, seluruh anggota sepakat menetapkan daftar data prioritas tahun 2025. Keputusan ini penting untuk memastikan keselarasan data daerah dengan standar dan instrumen pengukuran nasional.
“Agenda hari ini menyepakati data prioritas tahun 2025 yang bersinergi dengan data kementerian, data Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta data indikator kinerja daerah,” jelasnya.
Vanesa menambahkan bahwa data prioritas tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, hingga APBD. Karena itu, setiap perangkat daerah wajib menyiapkan data yang akurat, mutakhir, dan konsisten.
“Termasuk pemenuhan data-data dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan APBD. Karena itu seluruh data harus akurat dan konsisten,” tegasnya.
Forum Satu Data Kukar melibatkan unsur kunci dalam pengelolaan data:
– Bappeda sebagai sekretariat Satu Data,
– Diskominfo sebagai wali data daerah,
– Perangkat daerah sebagai produsen data, serta
– Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data sektoral untuk menjamin kualitas dan standarisasi data.
Dalam rapat tersebut, proses verifikasi telah rampung dan menghasilkan 3.575 data prioritas yang akan menjadi fokus penguatan di tahun 2025.
“Tadi sudah dilakukan kesepakatan. Ada sekitar 3.575 data yang disepakati sebagai data prioritas 2025,” ungkap Vanesa.
Melalui penetapan data prioritas ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap proses perumusan kebijakan dapat semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Vanesa menegaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah akan terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas data dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul.
“Koordinasi akan terus kami lakukan agar kualitas data semakin baik dan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Ysa)
