Kutip.id, JAKARTA – Menyusul maraknya kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta adanya langkah tegas terkait keamanan pangan dalam program tersebut.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan perlunya penerapan standar higienis dan sanitasi dapur secara menyeluruh, termasuk pelatihan khusus bagi pengelola dapur MBG. Menurutnya, keamanan makanan harus dijamin sejak tahap awal produksi hingga sampai di tangan penerima manfaat.
“Kami mendesak ada pelatihan, standar, serta jaminan higienis sanitasi pada sarana dan prasarana dapur MBG,” ujar Niti, Jumat (26/9/2025), dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, perombakan sistem MBG harus dilakukan dari hulu hingga hilir (safe from farm to table). Langkah itu mencakup audit standar dapur, audit keamanan makanan, hingga memastikan proses distribusi sesuai prosedur.
“Tujuannya agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi,” tegasnya.
YLKI juga meminta pemerintah mengambil tanggung jawab penuh atas setiap insiden yang terjadi. Menurut Niti, negara tidak boleh lepas tangan dalam kasus dugaan keracunan yang menimpa penerima manfaat.
“Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima MBG,” jelasnya.
Selain itu, YLKI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara. Langkah ini dinilai penting untuk memberi ruang evaluasi menyeluruh, sehingga perbaikan bisa dilakukan tanpa menambah risiko baru bagi masyarakat.
“Kalau tidak ada evaluasi serius dan komprehensif, MBG justru akan menjadi bom waktu yang bisa memicu kasus keracunan di kemudian hari,” kata Niti memperingatkan.
Menurutnya, konsumen penerima manfaat berhak memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Oleh sebab itu, YLKI menekankan agar setiap tahap pelaksanaan MBG mengutamakan aspek perlindungan konsumen.
Di sisi lain, Niti berharap Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat. Ia menilai, penanganan berbagai polemik yang muncul akan menjadi indikator utama kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program MBG secara berkelanjutan.
Diketahui, beberapa daerah saat ini tengah menghadapi laporan kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik sekaligus mendesak adanya pembenahan serius di lapangan. (Ysa)
Sumber: Detik.com
