Kutip.id, Pemerintah menilai konsistensi arah pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Tanpa kesinambungan kebijakan, pembangunan dikhawatirkan tidak berjalan optimal dan kehilangan arah di tengah pergantian kepemimpinan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan merupakan fondasi utama agar program strategis nasional dapat berjalan secara konsisten.
Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam kegiatan Student Day Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/6).
“Cerita tentang negara maju adalah cerita tentang keberlanjutan,” ujarnya.
Bima menyoroti masih adanya perubahan prioritas pembangunan di sejumlah daerah setiap kali terjadi pergantian kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas program jangka panjang yang sudah dirancang sebelumnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang dinilai berhasil menjaga konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, sehingga pembangunan dapat terus berlanjut tanpa terputus.
Selain keberlanjutan visi, Bima juga menekankan pentingnya kemandirian daerah serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sumber daya manusia yang berkualitas perlu didukung oleh strategi kebijakan yang tepat agar pemerintahan dapat berjalan optimal.
“Kalau pemerintahannya tidak berjalan, sehebat apa pun sumber daya manusia yang dimiliki, hasilnya tetap tidak maksimal,” katanya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kapasitas individu, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyusun dan menjalankan strategi secara konsisten.
Bima juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika global. Menurutnya, perubahan geopolitik dunia dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi nasional, termasuk nilai tukar dan harga energi.
Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih adaptif dalam merespons perubahan tersebut, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dijalankan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat.
