Anggaran Responsif Gender, Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kukar

No comments
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono

Kutip.id, TENGGARONG – Sunggono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, menekankan bahwa perencanaan anggaran yang responsif gender adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam acara Pendampingan Penyusunan Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di Balikpapan, ia menyampaikan pentingnya pendekatan ini untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah.

“Kita tidak bisa membangun masa depan Kukar tanpa memastikan bahwa kebutuhan dan hak semua warga terpenuhi, baik laki-laki maupun perempuan,” tegasnya.

Sunggono menyadari bahwa kesenjangan yang ada saat ini, seperti rendahnya partisipasi perempuan pada dunia kerja dan tingginya angka kematian ibu, merupakan indikator bahwa kebijakan perlu lebih fokus pada solusi nyata. Dengan menggunakan alat seperti GAP dan GBS, pemerintah dapat lebih tepat sasaran untuk merancang program dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

“GAP memungkinkan kita memahami lebih dalam kesenjangan akses yang dialami perempuan, sehingga kita dapat membuat kebijakan yang benar-benar solutif, bukan hanya bersifat kosmetik,” jelas Sunggono.

Data pilah gender juga akan menjadi kunci untuk menyusun strategi ini. Misalnya, jika ditemukan bahwa perempuan di wilayah pedesaan memerlukan pelatihan keterampilan khusus, maka pemerintah harus segera menyesuaikan anggaran untuk program-program yang mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

Lebih dari sekadar memenuhi target birokrasi, Sunggono ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia pun mendorong seluruh OPD untuk mulai menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) demi tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jika kita ingin Kukar maju, penganggaran yang responsif gender harus menjadi landasan utama. Ini bukan soal menyenangkan satu kelompok, tapi soal membangun keadilan sosial,” tandasnya.

Dengan komitmen yang kuat dan perencanaan yang matang, Kukar diharapkan mampu memimpin sebagai daerah yang menerapkan anggaran inklusif, menjawab tantangan nyata, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Penulis : Reihan Noor

Also Read

Bagikan: