kutip.id, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus melakukan langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya ditunjukkan melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, kepada 12 pegawai yang mewakili lingkungan Sekretariat Daerah.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemkab dalam menciptakan manajemen kepegawaian yang profesional dan berbasis kinerja. Mengingat jumlah pegawai yang cukup besar, Sunggono menekankan pentingnya penataan anggaran secara efisien untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik.
“Penambahan pegawai harus diimbangi dengan perencanaan anggaran yang matang. Karena itu, distribusi PPPK dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas kerja,” ujar Sunggono.
Selain itu, Pemkab Kukar juga menyoroti kewaspadaan terhadap potensi munculnya kembali kasus COVID-19. Meski belum ditemukan kasus positif di wilayah Kukar, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kita belum mendapat laporan kasus dari Dinkes, tapi kita tidak boleh lengah. Pengalaman masa lalu jadi pelajaran penting untuk menghadapi segala kemungkinan,” jelasnya.
Sunggono juga menyinggung perkembangan sektor investasi di Kukar. Tahun ini, target investasi ditetapkan sebesar Rp15 miliar dengan fokus pada sektor batu bara dan industri, khususnya di kawasan Marangkayu dan Sangasanga yang telah dirancang sebagai zona industri berdasarkan RTRW daerah.
“Kami juga sedang memfasilitasi pengembangan kawasan di Petinggi untuk mendukung operasional smelter. Ini bagian dari upaya kami membuka peluang ekonomi baru,” paparnya.
Dengan dorongan terhadap profesionalisme ASN, kesiapsiagaan menghadapi pandemi, serta penguatan sektor investasi, Pemkab Kukar berharap dapat mendorong kemajuan daerah yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
Penulis: Yusuf S A
