kutip.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali membuktikan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang baik dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kukar, Senin (30/6/2025).
Penyerahan laporan ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. Turut hadir dalam agenda ini Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekda Kukar Sunggono, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, hingga perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi.
Laporan disampaikan langsung oleh Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri dan memuat rangkaian dokumen keuangan, di antaranya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Seluruh laporan telah melalui audit dari BPK RI dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Puji syukur, Pemkab Kukar kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini kali ke-12 secara berturut-turut, dan tentunya ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Bupati Aulia.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Aulia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kukar atas kerja samanya selama ini dan berharap pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 dapat berjalan lancar hingga penetapan menjadi Perda.
“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif akan terus kami jaga agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara baik, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penutup rapat, dilakukan penyerahan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara simbolis dari Bupati Aulia kepada Ketua DPRD Ahmad Yani, yang disaksikan langsung oleh seluruh undangan yang hadir.
Capaian opini WTP ini juga memperkuat posisi Kukar sebagai daerah yang konsisten dalam menjaga integritas pengelolaan APBD, sejalan dengan semangat Program Kukar Idaman yang terus mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. (Adv)
Penulis: Yusuf S A
