Kutip.id, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan tantangan baru bagi pemerintah dalam menyusun skema pendanaan program tersebut pada tahun-tahun mendatang.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa dana pendidikan yang dialokasikan melalui APBN harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, anggaran MBG tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari alokasi wajib pendidikan yang diamanatkan konstitusi.
Mahkamah memberikan masa transisi bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran. Pemisahan pendanaan MBG diwajibkan mulai APBN Tahun Anggaran 2027 atau paling lambat diterapkan pada APBN 2028, dengan mempertimbangkan proses penyusunan anggaran yang telah berjalan.
MK menegaskan bahwa alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan harus diprioritaskan bagi kebutuhan pokok, seperti pembiayaan peserta didik, tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pendidikan. Pendanaan program MBG dinilai berada di luar komponen tersebut sehingga perlu memiliki pos anggaran tersendiri.
Keputusan tersebut tidak menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Mahkamah hanya mengatur sumber pembiayaannya agar tidak mengurangi porsi anggaran pendidikan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah kini perlu menyusun strategi fiskal baru agar program MBG tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah mencari sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan di tengah kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Di sisi lain, karena putusan memberikan masa transisi, penggunaan skema anggaran yang berlaku saat ini masih dimungkinkan hingga penyesuaian diterapkan sepenuhnya sesuai tenggat yang ditetapkan Mahkamah. Pemerintah bersama DPR diperkirakan akan membahas mekanisme pendanaan baru dalam proses penyusunan APBN mendatang.
Putusan MK ini menjadi pijakan penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas nasional dan pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan. Dengan skema pendanaan yang terpisah, diharapkan baik sektor pendidikan maupun program peningkatan gizi masyarakat dapat berjalan secara optimal tanpa saling mengurangi porsi anggaran masing-masing.
