Kutip.id,Penajam Paser Utara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya memberantas aktivitas ilegal yang mengancam kawasan hutan dan lingkungan di wilayah pembangunan ibu kota baru, khususnya di Kecamatan Sepaku dan sekitar Tahura Bukit Soeharto.
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, mengatakan pengawasan kini diperketat melalui patroli rutin, pemasangan larangan aktivitas tambang, hingga penindakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
“Seluruh aktivitas ilegal yang merusak kawasan hutan di wilayah IKN akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, Minggu.
Menurut dia, kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan area konservasi yang harus dilindungi karena memiliki fungsi penting sebagai penyangga ekosistem dan sumber keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur.
Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN juga terus melakukan pemulihan lahan bekas aktivitas ilegal sekaligus mengedukasi masyarakat agar turut menjaga kawasan hutan dari perambahan maupun pertambangan tanpa izin.
Sejak 2023, pemerintah bersama aparat penegak hukum telah membentuk satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk menangani berbagai aktivitas ilegal di kawasan IKN, mulai dari tambang liar hingga pengangkutan batu bara ilegal.
Sejumlah kasus yang telah ditangani antara lain penutupan tambang ilegal di wilayah Bukit Tengkorak dan Samboja, serta penindakan terhadap distribusi batu bara ilegal menggunakan kendaraan angkut menuju pelabuhan khusus.
Otorita IKN menilai pengawasan ketat diperlukan agar pembangunan ibu kota baru tetap berjalan sejalan dengan prinsip kota hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Selain penegakan hukum, masyarakat juga diajak terlibat dalam pengawasan lingkungan dengan melaporkan dugaan aktivitas ilegal melalui saluran pengaduan resmi yang disediakan Otorita IKN.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kawasan hutan Kalimantan Timur tetap lestari di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan dan investasi di sekitar wilayah IKN.
