Kutip.id,Samarinda – Upaya menjaga kelestarian laut di Kalimantan Timur kini memasuki fase baru. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (DKP Kaltim) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah merampungkan penyempurnaan instrumen Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2.0 (Evika 2.0).
Instrumen ini bukan sekadar alat ukur biasa. Evika 2.0 dirancang untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi pengelolaan kawasan konservasi laut mulai dari perencanaan hingga dampaknya di lapangan.
“Kami ingin memastikan penilaian benar-benar mencerminkan kondisi riil, bukan sekadar administratif,” ujar M. Ali Aripe, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Kaltim.
Dalam prosesnya, pemerintah daerah melakukan uji petik menyeluruh, mencakup aspek input, proses, hingga output. Dari sisi awal (input), fokus diarahkan pada kelengkapan dokumen rencana pengelolaan serta kesiapan sumber daya pendukung.
Tak hanya itu, DKP Kaltim juga mempercepat penetapan batas wilayah konservasi melalui pendaftaran peta laut dan pemasangan titik koordinat. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan konflik pemanfaatan ruang laut.
Di sisi lain, pendekatan ke masyarakat juga diperkuat. Informasi terkait fungsi kawasan konservasi terus disosialisasikan ke desa-desa pesisir agar warga memahami batasan dan manfaat zona perlindungan.
Masuk ke tahap proses, pengawasan lapangan menjadi perhatian utama. Patroli rutin digencarkan untuk menekan praktik illegal fishing yang masih menjadi ancaman bagi ekosistem laut.
Hasilnya mulai terlihat. Berdasarkan evaluasi bersama KKP, pengelolaan kawasan konservasi di Kaltim kini berada pada kategori “optimum”, dengan nilai di kisaran 60 hingga 90.
Meski begitu, pemerintah daerah belum berpuas diri. Target berikutnya adalah mencapai pengelolaan berkelanjutan melalui peningkatan sarana, infrastruktur, serta akses informasi yang lebih merata.
Mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir, Kaltim menargetkan 17 persen wilayah lautnya menjadi kawasan konservasi. Dari total hampir 2,9 juta hektare, sekitar 293 ribu hektare sudah resmi ditetapkan, tersebar di wilayah Berau, Bontang, dan Kutai Kartanegara.
Selain menjaga keanekaragaman hayati, penguatan pengelolaan ini juga diharapkan mampu mendukung sektor pariwisata berbasis alam melalui data yang lebih akurat.
Langkah kolaboratif antara daerah dan pusat ini menjadi bagian dari strategi besar ekonomi biru sebuah pendekatan yang menempatkan keberlanjutan laut sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kalau laut terjaga, maka kehidupan masyarakat di sekitarnya juga akan ikut terjamin,” tutup Aripe.
