Samarinda – Munculnya sejumlah kasus kemiskinan ekstrem yang belakangan menjadi perhatian publik memicu sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Legislator menilai masih adanya warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial dan pendataan masyarakat rentan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan berbagai peristiwa yang terungkap di tengah masyarakat menjadi alarm bagi seluruh pihak, baik pemerintah maupun lingkungan sosial, agar lebih peka terhadap kondisi warga yang membutuhkan bantuan.
Menurutnya, sejumlah kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan masih adanya keluarga yang belum terjangkau program bantuan dan pendampingan sosial secara optimal. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kasus-kasus yang muncul ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai ada warga yang mengalami kesulitan berat tetapi tidak terdeteksi oleh sistem yang sudah dibangun,” ujarnya.
Komisi IV menilai peran perangkat lingkungan seperti RT, kelurahan, hingga kelompok Dasawisma sangat penting dalam mendeteksi persoalan sosial sejak dini. Namun, mekanisme pelaporan yang seharusnya menjadi jalur informasi dari masyarakat ke pemerintah dinilai belum berjalan maksimal.
DPRD juga menyoroti kemungkinan adanya perbedaan antara data administratif dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Laporan yang menunjukkan situasi terkendali dinilai belum tentu mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.
Karena itu, koordinasi antarinstansi serta pengawasan sosial berbasis komunitas perlu diperkuat agar persoalan kemiskinan ekstrem dapat ditangani lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi program, DPRD Samarinda berkomitmen meningkatkan pengawasan langsung melalui kunjungan lapangan dan dialog dengan masyarakat. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Dengan penguatan sistem pelaporan, pendataan yang lebih akurat, serta kolaborasi lintas sektor, DPRD berharap tidak ada lagi warga Samarinda yang luput dari perhatian dan bantuan sosial pemerintah di masa mendatang.
