Kutip.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat upaya perlindungan sistem digital dengan menjalin kerja sama bersama lembaga keamanan siber Korea Selatan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan layanan publik dari ancaman serangan siber yang terus berkembang.
Kolaborasi tersebut melibatkan Korea Internet & Security Agency (KISA) dan LS Ware yang diwujudkan melalui Seminar Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Samarinda.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mengatakan transformasi digital yang semakin luas harus dibarengi sistem keamanan yang kuat. Menurutnya, ketergantungan berbagai perangkat daerah terhadap infrastruktur digital yang terintegrasi membuat risiko gangguan siber semakin besar.
“Semakin banyak sistem yang terintegrasi, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Saat ini semua Organisasi Perangkat Daerah bergantung pada sistem dan server yang sama. Jika keamanannya lemah, dampaknya bisa sangat berbahaya,” ujar Faisal.
Ia mengungkapkan sepanjang 2025 terdapat lebih dari 350 upaya serangan siber ilegal yang menyasar situs resmi pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi peringatan penting agar penguatan keamanan digital dilakukan secara menyeluruh.
Selain aspek teknologi, Faisal menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mencegah kebocoran maupun gangguan sistem. Menurutnya, banyak insiden keamanan digital terjadi akibat kelalaian pengguna atau human error.
Pandangan serupa disampaikan Head of UBT PT Sucofindo, Sugeng Prayitno. Ia menegaskan keamanan siber tidak hanya bergantung pada perangkat dan aplikasi, tetapi juga kesadaran setiap pengguna dalam menjaga data dan sistem.
“Regulasi dan standar kita sudah siap, mulai dari sertifikasi ISO hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun fondasi terpenting dari sistem pertahanan ini tetap berada pada perilaku penggunanya,” katanya.
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pakar internasional yang membahas tren ancaman siber global hingga strategi pengamanan sistem informasi pemerintah. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan pusat operasi keamanan siber, penerapan standar ISO 27001, hingga penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik yang aman.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran perangkat daerah serta perwakilan Diskominfo kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Kehadiran para ahli dari Korea Selatan diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan keamanan digital di masa depan.
Melalui kerja sama internasional tersebut, Pemprov Kaltim menargetkan terciptanya ekosistem digital yang lebih aman, andal, dan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik berbasis teknologi di seluruh wilayah Benua Etam.
