Kutip.id,Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di tingkat perwira tinggi. Dalam perombakan terbaru, sembilan kepala kepolisian daerah (Kapolda) resmi mengalami pergantian sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier internal Polri.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi merupakan langkah rutin untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang terus berkembang.
Sejumlah posisi strategis di berbagai wilayah mengalami perubahan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryantana dimutasi dan posisinya kini diisi Irjen Djati Wiyoto yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Utara.
Sementara itu, jabatan Kapolda Kalimantan Utara diserahkan kepada Brigjen Agus Wijayanto yang sebelumnya bertugas di Divisi Propam Polri.
Pergantian juga terjadi di Polda Jawa Barat. Irjen Rudi Setiawan dimutasi dan digantikan oleh Irjen Pipit yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Barat. Untuk posisi Kapolda Kalbar sendiri kini ditempati Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar.
Di wilayah Indonesia Timur, Kapolda Maluku Utara Irjen Waris Agono digantikan Brigjen Arif Budiman dari Korps Brimob Polri. Sedangkan Kapolda NTB Irjen Edy Murbowo digeser dan digantikan Irjen Kalingga Rendra Raharja.
Mutasi lain mencakup Kapolda Bengkulu yang kini dijabat Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid menggantikan Irjen Mardiyono.
Selain itu, posisi Kapolda Sulawesi Utara kini dipercayakan kepada Brigjen Himawan Bayu Aji, sementara Polda Sulawesi Tengah dipimpin Brigjen Nasri yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sulawesi Selatan.
Rotasi besar ini dinilai sebagai bagian dari strategi Polri dalam memperkuat kepemimpinan daerah sekaligus mempercepat regenerasi di tubuh institusi kepolisian. Pergantian pejabat juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan penegakan hukum di masing-masing wilayah.
