Kutip.id, Samarinda-Antaranews,aliran dana dari pemerintah pusat mulai menggerakkan roda pembangunan di Kalimantan Timur. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, transfer ke daerah (TKD) yang dikucurkan mencapai Rp3,35 triliun, menjadi “bahan bakar” awal bagi operasional dan pelayanan publik di daerah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, menjelaskan dana tersebut berasal dari sejumlah pos utama, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski baru sekitar 15,2 persen dari total pagu tahun 2026 yang mencapai Rp22,07 triliun, penyaluran dana disebut masih terus berjalan hingga awal April. Artinya, angka realisasi saat ini sudah melampaui capaian dua bulan pertama.
Namun, ada satu hal yang mencolok: total TKD tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai Rp42,29 triliun. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, setelah ditemukan penggunaan anggaran yang dinilai belum optimal.
Di sisi lain, komposisi dana menunjukkan dinamika berbeda. DAU justru mengalami lonjakan besar. Hingga Februari, penyalurannya sudah mencapai Rp2,02 triliun atau 17,51 persen dari total pagu Rp11,55 triliun—melonjak lebih dari 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk DAK nonfisik, realisasi juga terbilang cukup cepat, yakni Rp731,48 miliar atau 27,06 persen dari total anggaran Rp2,7 triliun. Capaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) masih bergerak lebih lambat dengan realisasi Rp601,36 miliar atau sekitar 7,98 persen dari pagu Rp7,53 triliun. Nilai ini juga jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki alokasi jauh lebih besar.
Dengan terus mengalirnya dana transfer ini, pemerintah berharap daerah mampu menjaga stabilitas layanan publik sekaligus meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
