Kutip.id,Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya buka suara usai gelombang demonstrasi besar yang mengguncang pusat Kota Samarinda. Aksi yang melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat itu sempat memanas, namun berakhir dengan pesan terbuka dari pemerintah daerah yang mengapresiasi aspirasi publik.
Dalam keterangannya, Rudy menyampaikan terima kasih kepada para demonstran yang telah menyuarakan pendapat, sekaligus kepada aparat keamanan yang menjaga situasi tetap terkendali. Ia menilai kritik yang disampaikan menjadi bagian penting dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Aksi yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur itu dipadati sekitar 4.000 orang dan membentang hingga hampir satu kilometer di kawasan Jalan Gajah Mada. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa yang sempat diwarnai ketegangan.
Situasi memuncak ketika massa kecewa karena tidak berhasil bertemu langsung dengan pimpinan daerah. Lemparan batu sempat terjadi, memaksa aparat menggunakan water cannon untuk membubarkan kerumunan yang mulai tidak terkendali.
Di balik dinamika tersebut, tuntutan utama massa cukup tegas: mendesak DPRD Kalimantan Timur menggunakan hak angket dan interpelasi. Sorotan utama diarahkan pada penggunaan anggaran daerah, termasuk rencana renovasi rumah jabatan gubernur yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Tak hanya itu, isu dugaan praktik nepotisme juga mencuat. Spanduk bertuliskan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan dibentangkan, mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan.
Menanggapi hal ini, Rudy menegaskan bahwa suara publik akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah provinsi. Ia juga menyoroti peran generasi muda sebagai penentu arah masa depan Kalimantan Timur, sekaligus berharap partisipasi aktif masyarakat terus terjaga dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Meski sempat memanas, peristiwa ini menunjukkan satu hal: ruang demokrasi di Kalimantan Timur tetap hidup, dengan masyarakat yang semakin berani bersuara dan pemerintah yang dituntut untuk semakin responsif.
