Kutip.id, Samarinda – Sorotan publik soal anggaran fantastis Rp25 miliar akhirnya dijawab. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan angka tersebut bukan hanya untuk renovasi rumah dinas gubernur.
Polemik terkait rencana belanja rehabilitasi rumah jabatan gubernur di Samarinda mendapat klarifikasi resmi dari pemerintah daerah. Melalui Biro Umum Setdaprov, dijelaskan bahwa angka Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan merupakan total dari puluhan paket kegiatan.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum, Astri Intan Nirwany, menyebutkan bahwa anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk perbaikan bangunan utama rumah jabatan gubernur hanya sekitar Rp3 miliar.
Sementara sisanya digunakan untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk renovasi fasilitas pemerintah dan pengadaan sarana pendukung operasional.
Beberapa fasilitas yang masuk dalam cakupan anggaran tersebut antara lain guest house, gedung pertemuan, teater, hingga rumah jabatan pejabat lainnya. Bahkan, pengelolaan juga mencakup fasilitas publik seperti ruang VIP bandara, masjid kompleks kantor gubernur, hingga pusat kegiatan besar di Samarinda.
Astri menegaskan bahwa angka Rp25 miliar masih berupa rencana pagu dalam dokumen pengadaan, bukan angka realisasi akhir. Artinya, nilai tersebut masih bisa berubah sesuai kebutuhan dan proses penganggaran.
Ia juga mengungkapkan kondisi rumah jabatan gubernur saat ini memang membutuhkan perhatian serius. Sejumlah kerusakan seperti gangguan listrik, sistem air, hingga kebocoran bangunan menjadi alasan utama dilakukannya rehabilitasi.
Selain itu, dampak cuaca ekstrem pada 2025 lalu turut memperparah kondisi bangunan, termasuk banjir yang sempat merendam area lantai atas serta kerusakan pada bagian pendopo.
Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kalimantan Timur berharap publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh.
Anggaran besar tersebut bukan semata untuk satu bangunan, melainkan bagian dari upaya pemeliharaan aset dan fasilitas pemerintah secara menyeluruh.
