Kutip.id, TENGGARONG – Pada upaya menciptakan kebijakan yang lebih sensitif dan adil bagi semua kalangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan workshop Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Workshop yang diselenggarakan pada 8 Oktober 2024 di Hotel Horison Samarinda ini melibatkan berbagai kalangan, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat, yang berkomitmen untuk memperkuat perspektif gender di setiap kebijakan publik.
Plt. Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menegaskan bahwa penyusunan GAP dan GBS merupakan langkah strategis yang tidak hanya melibatkan angka dan data, tetapi juga pemahaman mendalam akan ketimpangan sosial yang masih terjadi.
“Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang memahami kebutuhan semua kelompok, termasuk perempuan dan anak-anak yang kerap tidak terlihat untuk perencanaan pembangunan. GAP dan GBS adalah alat yang memungkinkan kita mengatasi hambatan-hambatan ini,” ujar Hero.
Workshop ini menyajikan materi-materi praktis untuk membantu peserta memahami dan menerapkan GAP dan GBS dalam setiap kebijakan dan program daerah. Peserta diajak untuk mengkaji kembali kebijakan yang ada dari sudut pandang gender, mengidentifikasi titik-titik diskriminasi terselubung, serta merumuskan anggaran yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali.
Saat sesi diskusi, para peserta membahas pentingnya menghilangkan asumsi-asumsi lama yang sering kali mengabaikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. DP3A Kukar percaya bahwa inklusivitas dalam kebijakan publik adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan adil.
Hero menambahkan bahwa penerapan GAP dan GBS bukan hanya langkah administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial.
“Kita semua berkewajiban membangun sistem yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Kebijakan yang responsif gender adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Dengan antusiasme para peserta, DP3A Kukar optimistis bahwa perubahan paradigma ini akan mendorong kebijakan publik di Kukar menjadi lebih inklusif dan responsif. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pemahaman bersama akan pentingnya keadilan gender, DP3A Kukar berharap agar setiap kebijakan daerah mampu mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih setara bagi semua warga.
Penulis : Reihan Noor
