Rudy Mas’ud Ajak Koalisi KIM di Daerah, Gerindra Masih Menunggu Keputusan Pusat

No comments
Foto: Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud.
Foto: Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud.

Samarinda – Di tengah gejolak politik pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengajak partai-partai politik lainnya untuk memperkuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tingkat daerah.

Menurutnya, upaya menjaga keberlangsungan KIM di Bumi Etam merupakan prioritas bagi partainya. Pasalnya, DPP Golkar langsung memberikan mandat kepadanya.

“Partai Golkar diberi mandat untuk menjaga KIM tetap terjalin, di Kaltim masih sangat cair, tetapi saya tidak menampik koalisi ini di kegiatan pilkada 2024,” ujarnya.

Meskipun dinamika politik di daerah berbeda-beda, dan koalisi KIM di tingkat Nasional belum tentu langsung tercermin di tingkat daerah. Namun, Rudy Mas’ud tetap membuka diri bersatunya KIM pada Pilkada 2024.

Berbeda dengan Golkar, Partai Gerindra justru tidak terburu-buru untuk bergabung dengan KIM di Kaltim. Pasalnya, Ketua DPD Partai Gerindra Andi Harun masih memperhatikan dinamika politik yang sedang berlangsung di daerah.

Walaupun terdapat upaya untuk memperkuat koalisi di tingkat Nasional, implementasinya di Kaltim masih memerlukan pertimbangan yang matang. Sebab, mungkin ada daerah yang bisa 100 persen sama koalisi di tingkat nasional.

Namun disisi lain, mungkin ada juga yang hanya 70 persen atau bahkan 30 persen saya yang bisa berkoalisi. Tetapi, ia menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai lain, termasuk dalam konteks koalisi.

“Kemungkinan (koalisi) itu ada. Pertama kita menyambut, bisa terwujud sampai di tingkat daerah bergantung pada dinamika di daerah,” bebernya dikutip dari Tribun Kaltim.

Demikian, sikap hati-hati dari Partai Gerindra menunjukkan bahwa proses pembentukan koalisi di tingkat daerah masih memerlukan pertimbangan. Saat ini, Andi Harun mengaku semua itu tergantung keputusan dari partai di pengurus pusat yang wajib ditaati.

“Namun demikian, masih belum ada petunjuk apapun dari DPP tentang model, struktur dan karakter koalisi partai yang digariskan. Kita menunggu arahan dari Ketua Umum Prabowo Subianto,” tutupnya.

Also Read

Bagikan: