Kutip.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengembangan kasus tersebut, Kepala Kantor Pengawasan
Kutip.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah mulai memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Asumsi Standar Harga Terintegrasi (SIPASTI) milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai
Kutip.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang menyeret sejumlah pelaku usaha penyelenggara ibadah haji khusus.
