Kutip.id, Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan program energi nasional dan rencana penataan perusahaan milik negara.
Pertemuan itu turut diungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Senin (10/8).
Dalam pertemuan tersebut, Simon menyampaikan perkembangan pelaksanaan program mandatori biodiesel 50 persen atau B50. Program tersebut sebelumnya diluncurkan langsung oleh Prabowo pada Juli 2026.
Selain B50, pembahasan mencakup kesiapan infrastruktur untuk mendukung rencana penerapan mandatori bioethanol di Indonesia.
Pertemuan kemudian berlanjut pada agenda restrukturisasi dan efisiensi BUMN. Prabowo meminta agar struktur perusahaan negara dibuat lebih sederhana dengan memangkas lapisan birokrasi yang dinilai tidak diperlukan.
“Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Teddy dalam unggahannya.
Penataan tersebut mencakup Pertamina, PT PLN (Persero), serta sejumlah BUMN lainnya. Pemerintah ingin mengurangi rantai birokrasi sekaligus menertibkan keberadaan anak dan cucu perusahaan dalam ekosistem BUMN.
Pemangkasan struktur diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, baik pada tingkat manajemen maupun operasional. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengendalikan biaya operasional perusahaan negara.
Langkah restrukturisasi menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pengelolaan BUMN yang lebih efisien dan adaptif. Pemerintah juga menargetkan perusahaan negara memiliki daya saing lebih kuat sekaligus mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional.
