Kutip.id, Samarinda – Masalah bahan bakar minyak (BBM) yang membuat banyak kendaraan mogok dan lalu lintas terganggu selama dua pekan terakhir akhirnya sampai ke Gedung DPRD Kalimantan Timur, Rabu, 9 April 2025.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, DPRD Kaltim mengundang Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, Pemprov Kaltim, kepolisian, serta perwakilan masyarakat untuk duduk bersama membahas isu yang meresahkan ini.
Rapat tersebut mengupas permasalahan kualitas BBM yang dipertanyakan masyarakat. Klaim keamanan dari pihak-pihak terkait diuji dan dibenturkan dengan kondisi nyata di lapangan. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa sebagai satu-satunya penyalur BBM di daerah ini, Pertamina harus bertanggung jawab penuh.
“Penjelasan teknis seperti pengawasan berjenjang dengan 22 parameter pengujian tidak cukup. Karena kenyataannya, kasus kendaraan mogok setelah mengisi BBM masih terus terjadi dan jumlahnya tidak sedikit,” ujarnya.
Pihak Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa BBM yang mereka salurkan telah melalui berbagai tahapan uji kualitas di kilang, mulai dari angka oktana, densitas, kandungan sulfur, tekanan uap, hingga distilasi. Klaim serupa juga disampaikan oleh pihak SPBU.
Manajer SPBU Slamet Riyadi, Hadi Prapatianto, mengatakan bahwa mereka melakukan tiga kali pengujian terhadap BBM: saat BBM tiba dari mobil tangki, ketika dimasukkan ke bunker penyimpanan, dan sebelum disalurkan ke konsumen.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera menyediakan layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan melalui bengkel resmi yang sesuai dengan merek kendaraan konsumen.
Jika kerusakan kendaraan terbukti disebabkan oleh BBM yang bermasalah, maka perbaikannya akan ditanggung oleh Pertamina. “Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pabrikan kendaraan. Koordinasi sedang dilakukan dan akan segera diumumkan ke publik,” jelas Addieb.
Setidaknya satu bengkel resmi akan disediakan di setiap kabupaten dan kota di Kaltim untuk menangani perbaikan kendaraan terdampak. Meski begitu, Addieb belum dapat memastikan kapan layanan ini akan dimulai. “Sesegera mungkin,” jawabnya singkat.
Layanan bengkel ini menjadi salah satu poin yang disepakati dalam berita acara RDP. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M Husni Fahruddin, juga menegaskan bahwa kompensasi tidak hanya diberikan kepada warga yang terdampak setelah kesepakatan ini dibuat. “Masyarakat yang sudah terdampak sebelumnya juga harus mendapatkan haknya,” tegasnya.
Penulis : Yusuf S A
